GerbangIndonesia88.com, Lampung Utara -Usulan yang menjadi perbincangan hangat diberbagai lapisan masyarakat menuai pro dan kontra, aksi demonstrasi penolakan pun telah terjadi di berbagai daerah terlebih di ibu kota oleh kawan-kawan mahasiswa, Minggu (03/04/2022)
Usulan yang merusak prinsip-prinsip demokrasi indonesia malah semakin hari semakin berani di dorong elit penguasa seakan rakyat menginginkannya.
Beberapa lembaga survei mengatakan bahwa dukungan untuk Presiden Jokowi maju kembali pada pilpres 2024 terus meningkat.
Usulan tersebut jelas-jelas bentuk penghianatan terhadap semangat dan cita-cita reformasi serta inkonstitusional bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi : "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".
"Penolakan terhadap narasi penundaan pemilu 2024 atau perpanjang masa jabatan 3 periode wajib terus disuarakan berbagai kalangan masyarakat dikarenakan tidak ada alasan yang kuat untuk pemerintah melakukan penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan.
Narasi tersebut adalah bentuk penghianatan terhadap cita cita reformasi dan pembangkangan terhadap konstitusi kita". Ujar Welian Arif Winanda
Sebelumnya Presiden Jokowi telah beberapa kali menyatakan bahwa ia menolak perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode, namun seakan pernyataan Presiden tersebut tak pernah ada para bawahan Presiden Jokowi di lingkar istana terus menerus mendorong wacana tersebut.
Jika penundaan pemilu atau perpanjang masa jabatan ini benar terjadi maka akan dilaksanakan dengan cara Amandemen UUD 1945, jangan sampai ambisi atas kekuasaan ini melupakan sejarah yang pernah terjadi di bangsa ini.
Kami mengingatkan potensi terjadinya kembali gelombang penolakan besar-besaran serta kericuhan yang akan menyebar di berbagai daerah.
"Wakil sekretaris bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Kotabumi ini menilai Presiden Jokowi harus menunjukan sikap tegas dan menghentikan para pembantunya untuk melontarkan ide tersebut kepada publik karena menyebabkan kegaduhan.
Daripada mendorong wacana penundaan pemilu atau perpanjang masa jabatan lebih baik Pemerintah fokus terhadap program-program yang menjadi janji politik pada 2019 karena sampai hari ini masih banyak janji yang belum terealisasi di berbagai sektor seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.
Terlebih kita masih berjuang untuk menghadapi pandemi covid, rakyat pun saat ini tengah berharap kepada pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng dan bahan pokok selama bulan suci ramadhan yang justru di sambut oleh pemerintah dengan menaikan harga BBM Pertamax".
Welian menghimbau kepada seluruh elemen lapisan masyarakat Lampung Utara untuk tidak tinggal diam dan ikut aktif menyuarakan penolakan terhadap usulan yang mengundang kegaduhan tersebut agar narasi tersebut segera dihentikan.
Ia pun mengatakan Pengurus HMI Cabang Kotabumi dalam waktu dekat akan segera melakukan audiensi kepada DPRD Lampung Utara untuk membahas persoalan tersebut dan persoalan-persoalan lain yang kini mencuat diruang publik. (sdr.noven)
